Infrastruktur Air Bersih dan Jalan Desa di Lombok Tengah Memprihatinkan

Infrastruktur Air Bersih dan Jalan Desa
di Lombok Tengah Memprihatinkan
Oleh: Wirebakti

Akses jalan sudah lumayan bisa menghubungkan berbagai daerah, antardesa dan antardusun. Geliat pembangunan jalan yang bersumber dari APBN akibat adanya Bandara Internasional Lombok sangat tinggi, bahkan belum selesai dua tahun sudah dibangun lagi atau diperbaiki. Hal tersebut berbanding terbalik dengan jalan-jalan yang berkategori jalan kabupaten yang masih merana menunggu dirinya di perbaiki. Banyak ruas jalan kabupaten dan desa di wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dalam kondisi memprihatinkan. Sebagai contoh, jalan kabupaten yang berada di kecamatan Praya Barat Daya, kondisinya seperti kubangan kerbau dan sudah sejajar dengan areal persawahan. Di bagian utara juga kondisi jalan sangat parah, badan jalan yang ada jika dilewati menyakitkan, jika memakai sepeda motor harus pilih-pilah jalan apalagi jika menggunakan mobil. Untuk itu perhatian pemerintah agar lebih fokus kepada keadaan jalan tersebut sudah sangat urgen. Harapannya kedepan agar pemerintah daerah lebih fokus dalam membangun prasarana dasar ini.
Air bersih sebagai kebutuhan utama dan dasar masyarakat juga menjadi permasalahan serius di berbagai desa, terutama desa bagian selatan. Sesungguhnya ada banyak solusi yang bisa dilakukan pemerintah daerah antara lain sumur bor, pemanfaatan sumber mata air yang ada dengan pipa, pengadaan mesin air dan lainnya. Dibeberapa tempat seperti di Desa Pandan Indah, Kabul, Setanggor, Tanak Rarang, Batujangkih, Montong Ajan, Mekarsari dan desa lainnya memiliki sumber mata air yang banyak –banyak dan debitnya kurang dari 1 liter/detik,–. Dengan potensi yang ada, tinggal kepedulian pemerintah daerah untuk membangun prasarana air bersih di daerah yang membutuhkan supaya kesehatan dan kesejahtraan warga desa (kebanyakan tergolong miskin) bisa lebih baik.
Banyak program dan proyek yang masuk desa dalam rangka memperbaiki kualitas infrastruktur dasar. Tetapi karena pengerjaan yang asal-asalan dan pengawasan kurang, malah keadaan jalan yang jadi sasaran kegiatan semakin parah. Sebagai contoh, pengerjaan progran kegiatan Jalan Usaha Tani, PPIP, program sanitasi, program perpipaan, program MCK plus dan lainnya. Pihak DPRD yang mempunyai tugas mengawasi pembangunan, tidak “terusik” untuk memperhatikan kondisi sekitar yang dirasakan oleh warga miskin, begitu juga anggaran yang disediakan untuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sebagai bagian dalam pengawasan sangat minim. (**)